Program 2025 Dievaluasi, Anggaran 2026 Dipastikan Tepat Sasaran

Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai mengunci arah kerja tahun 2026. Langkah awal itu ditandai dengan rapat perdana awal tahun yang dipimpin langsung Apolo Safanpo, Kamis (15/1/2026), bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Rapat yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, kawasan Salor, Kabupaten Merauke, difokuskan pada evaluasi menyeluruh pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus penyiapan program dan anggaran tahun 2026.

Gubernur Apolo Safanpo menegaskan, rapat ini menjadi ruang untuk melihat secara langsung capaian kerja OPD, termasuk program yang telah selesai, yang berlanjut ke 2026, serta kegiatan yang masuk kategori sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

“Ini rapat perdana untuk sedikit mengevaluasi pelaksanaan program di tahun 2025. Mana yang sudah selesai 100 persen, mana yang dilanjutkan di tahun 2026, dan mana yang menjadi Silpa untuk dilaksanakan di tahun 2026. Setelah itu kita persiapkan rapat anggaran,” ujar Apolo Safanpo kepada awak media di Salor.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar perencanaan tahun 2026 berjalan lebih tertib, terukur, dan tidak mengulang kendala administrasi. Ia menjelaskan, terjadinya Silpa bukan semata karena program tidak dikerjakan, melainkan lebih disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan.

“Kalau transfer ke daerah baru terealisasi November 2025, tentu waktu pelaksanaan tidak cukup. Jadi bukan karena tidak dikerjakan, tapi karena kendala waktu,” jelasnya.

Gubernur juga menyinggung bahwa Silpa banyak terjadi pada APBD Perubahan yang dibahas bersama DPR pada Oktober. Setelah itu, dokumen anggaran masih harus melalui proses evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi di kementerian sebelum akhirnya ditetapkan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur turut menyinggung progres pemindahan OPD ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Hingga kini, sekitar 20 OPD telah mulai beraktivitas di kawasan tersebut, namun pemindahan masih dilakukan bertahap.

“Masih ada aset-aset yang harus dipindahkan secara bertahap, terutama aset yang dibelanjakan pada tahun anggaran 2025. Apalagi pada Februari nanti ada pemeriksaan BPK, sehingga aset ini harus ditata lebih dulu agar tidak menghambat roda pemerintahan,” pungkasnya.

Rapat perdana ini menjadi penanda dimulainya konsolidasi awal pemerintahan Papua Selatan di tahun 2026, dengan fokus memastikan program berjalan tepat sasaran dan pelayanan publik tidak terganggu. (LBS)