Informasi Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Kami meminta agar pembangunan kantor DPD dapat direalisasikan dan lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan di Salor
Hasan Ketua PURT DPD RI
Merauke, 13 September 2025 – Pusat pemerintahan Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, dipastikan akan semakin lengkap. Setelah pembangunan Kantor Gubernur, DPRP, dan MRPS dibiayai oleh APBN, kini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga meminta agar kantornya dibangun di kawasan yang sama.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, di Merauke, Sabtu (13/9/2025) malam.
Hasan berharap, pusat pemerintahan Papua Selatan tidak mengalami perpindahan lokasi seperti yang kerap terjadi di daerah lain. Karena itu, keberadaan kantor DPD di kawasan Salor dianggap penting agar selaras dengan perencanaan jangka panjang.
“Kami meminta agar pembangunan kantor DPD dapat direalisasikan dan lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan di Salor. Kami juga berharap ada dukungan penuh, termasuk hibah tanah dari pemerintah provinsi,” kata Hasan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Apolo menegaskan dukungannya. Ia memastikan Pemerintah Papua Selatan akan mengawal agar kantor DPD dapat berdiri berdampingan dengan pusat pemerintahan lainnya.
Apolo menambahkan, keterbatasan APBD membuat pemerintah provinsi harus mengandalkan dukungan APBN untuk pembangunan gedung-gedung utama pemerintahan.
Karena itu, sinergi dengan DPD RI dinilai krusial untuk memastikan semua fasilitas pemerintahan dapat terwujud sesuai kebutuhan masyarakat Papua Selatan. (LBS)
