Sinergi Lintas Sektor Dinilai Kunci Pengelolaan Kawasan Perbatasan Papua Selatan

Merauke — Pengelolaan kawasan perbatasan di Papua Selatan dinilai membutuhkan sinergi kuat lintas sektor agar mampu menciptakan keamanan wilayah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, saat menghadiri pertemuan Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Pertemuan itu berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (4/2/2026).

Menurut Paskalis, sinergi tidak hanya dibutuhkan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga harus melibatkan aparat keamanan serta unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Keterlibatan semua pihak tersebut dinilai penting agar pengelolaan wilayah perbatasan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Ia menegaskan, sinergitas perlu dipandang sebagai agenda strategis nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang solid dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga vertikal, lembaga masyarakat adat, serta aparat keamanan.

“Kolaborasi ini akan menciptakan ketahanan dan keamanan wilayah yang lebih baik. Kita perlu bersama-sama membangun Papua Selatan sebagai daerah yang berada di tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Paskalis.

Lebih lanjut, ia menilai masa depan Papua Selatan harus dibangun melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai ruang pertemuan budaya dan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi contoh pengelolaan wilayah yang efektif.

“Dengan pendekatan seperti ini, posisi Papua Selatan dalam bingkai kebangsaan akan semakin kuat, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan nasional bisa lebih optimal,” pungkasnya. (LS)