Sinkronkan Program Pusat dan Daerah, Papua Selatan Tampung Aspirasi Publik untuk RKPD 2027

Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 guna memastikan kebijakan pembangunan selaras antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Bapperida Papua Selatan di Bell Hotel Merauke, Selasa (7/4/2026) menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi serta memastikan integrasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, forum konsultasi publik RKPD 2027 mencakup empat agenda utama yakni penyelarasan kebijakan pembangunan, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, penetapan indikator utama pembangunan daerah, serta sinkronisasi aspirasi masyarakat.

Agustinus menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan di Papua Selatan sebagai provinsi baru.

Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang solutif, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, serta kondisi faktual yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, anggota DPR Papua Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para bupati dan sekretaris daerah dari Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda juga diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Tom)

Editor: Ronald