Semua Berita

news
Informasi Pemerintahan 02 April 2026

Pemprov Papua Selatan Ajak Masyarakat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Usulan-usulan prioritas yang dihasilkan dalam forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku

news
Informasi Pemerintahan 02 April 2026

Pemprov Nilai Jembatan Garuda Buka Akses Pelayanan Masyarakat

Jembatan ini sangat membantu kami Pemprov Papua Selatan bahkan kabupaten

news
Informasi Pemerintahan 02 April 2026

ASN Papua Selatan Bakal WFH Tiap Jumat, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Semua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat tetap masuk kantor

news
Informasi Pemerintahan 02 April 2026

Pelayanan Imigrasi Didorong Lebih Cepat dan Profesional, Dirjen Baru Diminta Fokus pada Manfaat Publik

Semoga amanah yang resmi saudara emban mulai hari ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan, tetapi juga sebagai panutan dalam profesionalisme dan etika kerja

news
Informasi Pemerintahan 01 April 2026

Malfungsi Kebijakan PPPK: Haruskah Memberi Keadilan atau Justru Mendegradasi Martabat Dosen PTNB?

Jebakan Kontrak 5 Tahun Letak kekeliruan fundamental penerapan PPPK pada Pegawai Tetap adalah sistem kontrak berkala, yang biasanya berdurasi 5 tahun

news
Informasi Pemerintahan 01 April 2026

Akses Ndalir Kembali Normal, Warga Apresiasi Respons Cepat Gubernur Apolo Safanpo

Saya mengapresiasi langkah sigap Gubernur Papua Selatan yang cepat merespon kondisi ini, sehingga akses jalan bisa kembali digunakan masyarakat

news
Informasi Pemerintahan 31 Maret 2026

Kelompok Rentan Didorong Terlibat dalam Perencanaan, Pemprov Papua Selatan Siapkan Panduan Khusus

Perlu kita sadari bahwa Papua Selatan juga merupakan bagian dari wilayah proyek strategi nasional

news
Informasi Pemerintahan 31 Maret 2026

Fortembang Papua Selatan Jadi Strategi Perkuat Partisipasi Publik dalam Penyusunan RKPD 2027

Melalui panduan ini, kita ingin memastikan bahwa proses Musrenbang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi mampu menghadirkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna serta mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan dan penganggaran daerah secara nyata

LINK TERKAIT