Tak Perlu Menunggu Bertahun-tahun, Kebun Plasma Tebu Masyarakat Adat di Merauke Disiapkan Bersamaan dengan Perusahaan

MERAUKE, INFO PAPUA SELATAN – Masyarakat adat pemilik hak ulayat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, diharapkan tidak lagi harus menunggu bertahun-tahun untuk menikmati manfaat ekonomi dari investasi perkebunan di atas tanah mereka. Melalui pengembangan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi (GPA), kebun plasma bagi masyarakat adat kini mulai disiapkan bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan.

Langkah tersebut menjadi perhatian Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat meninjau langsung areal perkebunan tebu PT GPA di Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kunjungan yang turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu, Gubernur memastikan pengembangan perkebunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Apolo menegaskan, pemerintah provinsi telah meminta pihak perusahaan agar 20 persen dari total areal perkebunan diperuntukkan bagi kebun plasma masyarakat adat. Areal tersebut diharapkan sudah siap ketika perusahaan mulai berproduksi pada 2027.

Targetnya, masyarakat adat dapat menikmati hasil perkebunan pada waktu yang sama dengan perusahaan, bukan menunggu hingga kegiatan usaha berjalan bertahun-tahun.

“Jadi kami pemerintah meminta kepada pihak perusahaan supaya sebelum perusahaan beroperasi untuk berproduksi pada tahun 2027, maka 20 persen dari total luasan areal perkebunan yang diperuntukkan bagi perkebunan plasma bagi masyarakat adat setempat,” ujar Apolo dalam penjelasannya di lokasi perkebunan.

Ia menekankan bahwa kebun plasma harus dipersiapkan agar dapat berproduksi bersamaan dengan kebun inti perusahaan.

“Oleh karena itu kami harapkan mudah-mudahan penanaman bibit tebu di areal plasma untuk masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan tahun depan sudah bisa mulai berproduksi,” katanya.

Menurut Gubernur, pengembangan perkebunan tebu tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap kebutuhan gula nasional serta pengembangan etanol sebagai bagian dari program pemerintah pusat.

Kebun Plasma Sekitar 4.000 Hektare, Dikelola Melalui Koperasi

Sementara itu, Koordinator Operasional dan Penyiapan Lahan sekaligus Pimpinan Proyek Perkebunan Tebu PT GPA, Totok Lestiyo, menjelaskan bahwa perusahaan merencanakan pengembangan kebun plasma dengan luas kurang lebih 4.000 hektare.

Ia memastikan bahwa pembangunan kebun plasma dirancang menggunakan standar yang sama dengan kebun inti perusahaan, mulai dari kualitas bibit, tanaman, sistem irigasi hingga fasilitas pendukung.

“Jadi kualitas plasma dengan kualitas inti itu tidak ada bedanya,” jelas Totok.

Menariknya, kebun plasma tersebut direncanakan tidak dikelola sebagai kepemilikan usaha perorangan, melainkan melalui koperasi yang mewadahi masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Menurut Totok, pembentukan koperasi dimaksudkan agar hak dan manfaat ekonomi masyarakat adat tetap terlindungi, sekaligus mencegah pengalihan lahan kepada pihak luar.

“Jadi bisa diwariskan tapi tidak bisa dijual. Karena kalau tidak nanti orang luar masuk, koperasinya kacau,” ungkapnya.

Totok menjelaskan, perusahaan saat ini sedang mempersiapkan pembentukan koperasi sebagai wadah bersama bagi para pemilik hak ulayat.

Dalam skema yang direncanakan, masyarakat adat tetap memiliki kesempatan bekerja di perkebunan. Namun, mereka yang tidak terlibat langsung sebagai pekerja juga tetap dapat menerima manfaat ekonomi melalui koperasi.

“Kalau masyarakat ingin bekerja bisa, tapi kalau tidak bekerja tidak apa-apa,” katanya.

Pengelolaan teknis kebun plasma nantinya akan dilakukan oleh perusahaan, sedangkan keuntungan yang menjadi hak masyarakat disalurkan melalui koperasi untuk dibagikan kepada para pemilik hak sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Frederikus Gebze: Biasanya Perusahaan Jalan Dulu, Baru Plasma

Kebijakan pengembangan kebun plasma sejak awal tersebut mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

Frederikus menilai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama PT GPA merupakan perubahan penting dalam pola investasi perkebunan, khususnya terkait keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik tanah.

Menurutnya, dalam praktik perkebunan yang selama ini ia ketahui, masyarakat sering kali harus menunggu sekitar 10 hingga 20 tahun setelah perusahaan beroperasi sebelum kebun plasma mereka berjalan.

Namun, kondisi berbeda terlihat dalam pengembangan perkebunan tebu PT GPA, ketika kebun plasma justru dipersiapkan sejak awal bersama kebun perusahaan.

“Di mana-mana itu selalu perusahaan jalan dulu baru plasma. Ini plasma bersamaan,” tegas Frederikus.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Selatan atas langkah tersebut, yang dinilainya memberi kesempatan lebih awal bagi masyarakat adat untuk memperoleh manfaat dari investasi di wilayah mereka.

Frederikus juga menyoroti kesetaraan pembangunan fasilitas kebun plasma dan kebun inti, mulai dari irigasi, pembibitan, penanaman hingga persiapan produksi.

Baginya, hal tersebut menjadi penting karena masyarakat adat tidak semestinya hanya menjadi penonton ketika tanah ulayat mereka dimanfaatkan untuk kegiatan investasi.

Tokoh Adat: Langkah Maju bagi Pemilik Hak Ulayat

Apresiasi serupa disampaikan tokoh masyarakat, Yohanis Lamis Mahuze. Ia menilai pengembangan kebun plasma PT GPA patut menjadi perhatian karena mempersiapkan kepentingan masyarakat adat sejak tahap awal investasi.

Yohanis mengingatkan bahwa Papua Selatan telah menjadi tujuan berbagai investasi perkebunan. Namun, menurut pengamatannya, tidak semua investasi tersebut telah diikuti penyediaan kebun plasma yang dapat dinikmati masyarakat adat.

Ia menyebut keberadaan kebun plasma sebesar 20 persen dari areal hak guna usaha (HGU) sudah dikenal dalam pengembangan perkebunan, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan bersamaan dengan pembangunan kebun inti.

“Dan yang baru ada ini, hari ini PT GPA, dia sebelum tanam kebun di HGU, dia buka dulu lahan plasma,” ujar Yohanis.

“Lahan plasma ini, ini merupakan suatu langkah maju,” lanjutnya.

Menurut Yohanis, langkah perusahaan yang diinisiasi melalui dorongan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut layak mendapat perhatian dan dukungan.

Ia berharap pendekatan serupa dapat menjadi contoh dalam pengembangan investasi di empat kabupaten wilayah Papua Selatan, yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat.

Masyarakat Adat Diharapkan Ikut Menikmati Hasil Investasi

Pengembangan kebun plasma PT GPA menjadi bagian penting dari upaya mempertemukan kepentingan investasi dengan hak ekonomi masyarakat adat.

Dengan rencana luasan sekitar 4.000 hektare, kualitas kebun yang disetarakan dengan perkebunan inti, serta pengelolaan melalui koperasi, masyarakat pemilik hak ulayat diharapkan memiliki kesempatan memperoleh pendapatan berkelanjutan dari pemanfaatan tanah mereka.

Meski demikian, manfaat tersebut masih bergantung pada penyelesaian pembangunan kebun plasma, pembentukan koperasi, kejelasan hak para penerima manfaat, serta realisasi produksi sebagaimana ditargetkan pada 2027.

Bagi masyarakat adat, persoalan terpenting bukan semata seberapa luas investasi perkebunan dibangun, tetapi sejauh mana keberadaan investasi itu benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi bagi pemilik tanah ulayat.

Sebab, masyarakat adat bukan hanya pemilik tanah tempat investasi berlangsung, tetapi juga pihak yang berhak menikmati hasil pembangunan di tanahnya sendiri. (**)