Wagub Dorong Dialog Resmi Terkait Aspirasi Komasdeling

Merauke – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa aspirasi Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (Komasdeling) tidak hanya menyangkut kebijakan daerah, tetapi juga kewenangan pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menerima massa aksi Komasdeling di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (15/9/2025).

Menurut Wagub Paskalis, persoalan yang diangkat para demonstran, seperti isu tanah dan lingkungan, memerlukan koordinasi lintas pihak agar solusi yang diambil benar-benar menyeluruh.

“Persoalan yang kalian angkat ini berkaitan dengan kebijakan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Jadi tidak bisa serta-merta saya sebagai Wakil Gubernur langsung menjawab. Hal ini butuh koordinasi dan forum bersama agar bisa dicari solusi terbaik,” ujarnya.

Ia menilai, jalan terbaik adalah membuka ruang dialog formal yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, aparat, masyarakat adat, hingga pelaku usaha.

“Kalau kita berdiskusi hanya di jalan, itu kurang etis dan membuang energi. Lebih baik kita buka forum resmi, di mana semua unsur hadir, termasuk DPR, bahkan pengusaha jika perlu. Dengan begitu tidak ada yang merasa ditinggalkan, dan kita bisa menemukan jalan keluar yang adil dan damai,” tambahnya.

Wagub Paskalis juga mendorong semua pihak agar memikirkan konsep dan solusi yang konstruktif. Ia berharap forum bersama nanti mampu menghasilkan kesepakatan yang menjaga kedamaian, keselamatan, dan keadilan bagi semua pihak.

“Saya harap kita bisa duduk bersama, membuka ruang dialog, dan menghadirkan semua pihak yang terkait. Dengan begitu kita bisa memahami persoalan secara utuh, lalu mencari solusi yang menyeluruh,” pungkasnya. (LBS)