Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Menyinggung kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Papua Selatan baru-baru ini, ia menilai arah pembangunan nasional di wilayah tersebut sudah jelas menekankan pada tiga sektor utama: sumber daya manusia, ekonomi, dan kesehatan. “Tiga hal ini harus kita dukung bersama,” katanya.
Paskalis imadawa bersama awak media dalam wawancara usai rapat paripurna
Merauke, 18 September 2025 – Warga Papua Selatan didorong agar semakin terlindungi dari dampak persaingan usaha modern dan maraknya peredaran minuman keras. Dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan, Kamis (18/9), Wakil Gubernur Paskalis Imadawa menegaskan perlunya regulasi yang berpihak pada rakyat kecil sekaligus menjaga identitas kultural daerah.
Menurutnya, keberadaan toko waralaba modern seperti Indomaret berpotensi menekan usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal jika tidak diatur ketat. “Kalau saya yang tanda tangan izin, jelas saya tolak. Karena kita di sini belum siap. Kita perlu regulasi bersama agar usaha modern tidak mematikan UMKM lokal,” tegas Paskalis.
Ia juga menyoroti minuman keras yang disebutnya sebagai sumber banyak persoalan sosial, mulai dari mabuk hingga meningkatnya tindak kriminal. “Realita di masyarakat menunjukkan bahwa miras adalah sumber masalah. Karena itu, kita perlu kesepakatan bersama untuk menutup peredarannya. Ini harus segera dimediasi bersama gubernur,” ujarnya.
Selain itu, Paskalis menekankan pentingnya pembangunan gedung pemerintahan yang mencerminkan identitas budaya Papua Selatan. Ornamen dan totem adat, kata dia, wajib hadir dalam desain kantor gubernur, DPR, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP).
Menyinggung kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Papua Selatan baru-baru ini, ia menilai arah pembangunan nasional di wilayah tersebut sudah jelas menekankan pada tiga sektor utama: sumber daya manusia, ekonomi, dan kesehatan. “Tiga hal ini harus kita dukung bersama,” katanya.
Di bidang tata kelola, Paskalis mengingatkan aparatur agar lebih serius meningkatkan kinerja. Ia menyebut potensi penurunan APBD 2026 cukup besar jika serapan anggaran rendah. “Kalau kinerja tidak maksimal, SILPA akan besar. Aturan sudah jelas, tiap triwulan ada targetnya. Kalau tidak dijalankan, konsekuensinya anggaran menurun,” jelasnya.
Dengan berbagai tantangan itu, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Papua Selatan harus konsisten membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat kecil. (Farhan)
Editor: YR
