Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Orang asli Papua kalau sudah dapat hasil buruan habis dikonsumsi
Wagub Berikan sambutan (Foto: Humas)
Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendorong pemberdayaan dan penguatan ekonomi mama-mama pedagang asli Papua melalui wadah Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua (IPPM2AP).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, saat menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua (IPPM2AP) di Hotel Panda Merauke, Selasa (9/6/2026).
Dalam sambutannya, Paskalis menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat Papua selama ini hidup dengan mengandalkan hasil alam yang diperoleh dari hutan, rawa maupun hasil buruan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Orang asli Papua kalau sudah dapat hasil buruan habis dikonsumsi,” kata Paskalis.
Menurutnya, kebiasaan menghabiskan seluruh hasil yang diperoleh tanpa menyisihkan sebagian untuk masa depan menjadi tantangan yang perlu diubah agar masyarakat semakin mandiri secara ekonomi.
“Makanya kalau orang Papua kalau bilang sudah habis berarti benar-benar habis, tidak ada lagi,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan kebiasaan sebagian masyarakat pendatang yang cenderung menyimpan sebagian hasil usaha atau pendapatan mereka untuk kebutuhan berikutnya.
Dari fenomena itu, lanjut Paskalis, muncul ketergantungan untuk terus meminta bantuan kepada pihak lain. Karena itu, ia berharap pengurus IPPM2AP yang baru dilantik dapat menjadi motor perubahan bagi mama-mama pedagang asli Papua.
“Pengurus yang dilantik harus menghilangkan hal tersebut,” tegasnya.
Paskalis meminta seluruh pengurus bekerja dengan komitmen, semangat, soliditas dan kesediaan untuk berkorban demi memperjuangkan kepentingan mama-mama pedagang asli Papua.
“Kalau ada yang banyak bicara mendingan dikeluarkan dari pengurus. Jika hanya bicara tetapi tidak saling menghormati, ini yang sulit,” katanya.
Menurutnya, perjalanan mama-mama pedagang asli Papua untuk memperoleh ruang usaha yang layak bukanlah perjuangan yang singkat. Karena itu, keberadaan IPPM2AP harus menjadi wadah konsultasi, komunikasi dan kemitraan dalam memperjuangkan kepentingan para pedagang.
“Kita harus bermitra untuk membangun pasar mama-mama lewat wadah ini. Melalui wadah ini semua harus memberikan masukan supaya satu jalan, satu suara,” ujar Paskalis.
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi pengurus organisasi merupakan amanah yang berat karena akan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Namun, seluruh pengurus diminta tetap rendah hati dan membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah maupun para tokoh adat.
Menurut Paskalis, dukungan tokoh adat dan kekuatan spiritual masyarakat adat tetap diperlukan agar perjuangan pemberdayaan mama-mama Papua dapat berjalan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan IPPM2AP untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang asli Papua, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada mereka.
Paskalis menilai perlu adanya aturan yang memayungi pedagang asli Papua melalui penyusunan peraturan daerah khusus (Perdasus), sehingga peluang usaha dapat dinikmati secara adil dan tidak terjadi praktik monopoli dalam aktivitas perdagangan.
“Dengan demikian supaya jangan sampai terjadi saling monopoli dalam jual beli. Memberdayakan orang asli khususnya pedagang asli Papua,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan mama-mama pedagang asli Papua agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
“Pemerintah siap membantu dan membela itu,” tegas Paskalis.
