Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Perjuangan ini murni dari hati. Kami melihat bagaimana mama-mama Papua berjuang setiap hari di pasar. Karena itu kami tidak hanya berbicara, tetapi membangun organisasi yang memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat bergerak secara sah dan terarah
Wagub PPS Berikan Sambutan (Foto: Humas )
Merauke – Wakil Gubernur Papua Selatan melantik Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama Mama Asli Papua (IPPM2AP) Periode 2026–2030 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Hotel Panda Merauke, Selasa (9/6/2026).
Pelantikan diawali dengan prosesi penjemputan adat oleh para ketua suku yang mewakili empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan adat sekaligus dukungan masyarakat adat terhadap keberadaan organisasi yang diharapkan menjadi wadah perjuangan ekonomi bagi mama-mama pedagang Orang Asli Papua (OAP).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta para pedagang mama-mama Papua dari berbagai wilayah.
Selain pelantikan pengurus, kegiatan juga diramaikan dengan kehadiran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua yang membuka lapak penjualan di sekitar area Hotel Panda. Berbagai hasil kerajinan, produk pangan lokal, hasil kebun, dan olahan tradisional dipamerkan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat asli Papua.
Organisasi IPPM2AP didirikan oleh tiga tokoh penggagas, yakni Pendiri I Frederika Debat, Pendiri II Hubertus Aket, S.Sos., dan Pendiri III Dominikus Duap, S.Pd. Ketiganya berkomitmen menghadirkan wadah resmi yang memperjuangkan kepentingan mama-mama pedagang pasar asli Papua melalui organisasi yang memiliki legalitas hukum yang jelas.
Dalam sambutannya, Ketua Umum IPPM2AP Frederika Debat mengisahkan bahwa gagasan pembentukan organisasi tersebut lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi Orang Asli Papua, khususnya mama-mama yang selama ini berjualan di pasar dan sektor informal.
Menurut Frederika, banyak Orang Asli Papua yang masih mengalami kesulitan berkembang dalam dunia usaha, sementara peluang ekonomi di daerah terus terbuka lebar. Karena itu, diperlukan wadah yang mampu menghimpun, mendampingi, dan memperjuangkan kepentingan pedagang asli Papua secara terorganisir.
“Perjuangan ini murni dari hati. Kami melihat bagaimana mama-mama Papua berjuang setiap hari di pasar. Karena itu kami tidak hanya berbicara, tetapi membangun organisasi yang memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat bergerak secara sah dan terarah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pembentukan IPPM2AP memerlukan perjuangan panjang, mulai dari penyusunan akta pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga memperoleh legalitas resmi dari pemerintah.
Frederika menegaskan bahwa organisasi tersebut dibangun dengan prinsip “pelan tetapi pasti” serta mengutamakan persatuan dan pemberdayaan ekonomi sebagai jalan menuju kemandirian masyarakat Papua.
“Kita tidak bisa terus menjadi penonton di negeri sendiri. Kita harus belajar, membangun usaha, dan saling mendukung agar orang Papua juga mampu memiliki usaha yang maju dan mandiri,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan dalam arahannya mengajak masyarakat Papua untuk membangun pola pikir ekonomi yang produktif dan berorientasi masa depan.
Ia menilai bahwa berbagai tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat harus dijawab melalui pendidikan, kerja keras, kewirausahaan, dan penguatan organisasi ekonomi rakyat.
Menurutnya, kehadiran IPPM2AP menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi ekonomi mama-mama pedagang asli Papua yang selama ini berjuang di pasar, pinggir jalan, maupun lokasi usaha sederhana lainnya.
“Kita harus membangun budaya kerja keras, budaya usaha, dan budaya saling mendukung. Keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya orang berbicara, tetapi oleh komitmen, pengorbanan, dan kerja nyata,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha Orang Asli Papua, termasuk perlindungan terhadap pedagang lokal agar mampu bersaing secara sehat dan memperoleh ruang usaha yang layak.
Ia berharap IPPM2AP menjadi rumah besar bagi mama-mama pedagang Papua untuk memperkuat koordinasi, membangun jaringan usaha, serta memperjuangkan akses ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.
Pelantikan tersebut menjadi tonggak awal perjalanan organisasi dalam memperjuangkan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua. Dengan dukungan pemerintah, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat, IPPM2AP diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha Papua yang mandiri, bermartabat, dan berdaya saing di tanahnya sendiri.
