
Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah miras dan mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga dilaksanakan dengan pengawasan lintas instansi
Ilustrasi
Merauke, Info Papua Selatan – Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, menegaskan bahwa miras bukanlah sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang layak dipertahankan, karena lebih banyak menimbulkan kerusakan sosial daripada manfaat ekonomi.
“Menurut pandangan saya, dampak negatif sosial akibat miras jauh lebih besar daripada keuntungan ekonominya. Kalau kita mau dibilang, miras bukan pendapatan utama yang bermanfaat. Ini sumber kerusakan yang fatal saat ini,” ujarnya kepada Info Papua Selatan, Minggu (26/10/2025).
Ia mencontohkan banyak kasus kekerasan, kecelakaan, dan perkelahian di Merauke yang dipicu oleh miras.
“Rumah sakit, puskesmas, semua kampung-kampung itu kewalahan karena menangani orang mabuk sana-sini, korban segala macam, kecelakaan, pembacokan. Berarti memang penyakit sosial,” katanya.
DPR Papua Selatan juga mengakui belum memiliki data resmi penerimaan PAD dari sektor miras, karena belum tersedia bank data terintegrasi.
“Belum ada bank data di DPR Provinsi Papua Selatan mengenai semua aspek pembangunan, termasuk aspek-aspek kebutuhan. Tidak ada data eksklusif bahwa DPR memiliki data penerimaan PAD dari miras. Kita harus ada evaluasi yang besar,” jelasnya.
Joseph Albin Gebze menegaskan bahwa DPR Papua Selatan akan memastikan kebijakan pengendalian miras benar-benar dijalankan dan tidak berhenti di wacana.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah miras dan mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga dilaksanakan dengan pengawasan lintas instansi,” tandasnya. (Farhan)