Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat birokrasi berbasis kompetensi melalui seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat jabatan tinggi pratama di Merauke, Selasa (19/5/2026). Seleksi dilakukan untuk memastikan jabatan strategis diisi aparatur profesional, kompeten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemprov Papua Selatan juga menegaskan penerapan sistem merit guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendorong Orang Asli
Peserta seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Papua Selatan mengikuti tahapan seleksi di Merauke, Senin (19/5/2026).
Merauke – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima (Lemaskim) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan di Salor, Selasa (19/5/2026), guna menyampaikan penolakan terhadap rencana proyek peternakan di wilayah Pulau Kimaam.
Aksi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mencantumkan kawasan peternakan kerbau dan sapi di Pulau Kimaam seluas 373.578 hektare.
Kedatangan massa diterima langsung Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam penyampaiannya, Heribertus mengajak masyarakat untuk membahas persoalan tersebut secara bersama-sama guna mencari langkah tindak lanjut yang tepat.
“Kami di DPR Papua Selatan, yakni Komisi I dan II sudah mempersiapkan tindak lanjut berikutnya,” kata Heribertus saat menerima massa aksi.
Ia berharap masyarakat dapat melihat DPRP Papua Selatan sebagai mitra perjuangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adat.
“Supaya perjuangan kita bisa dilakukan bersama-sama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Usai penyampaian aspirasi di depan gedung DPRP Papua Selatan, koordinator aksi sempat mengajak massa untuk masuk ke dalam ruangan guna melakukan dialog bersama pihak DPRP.
Namun, para pendemo menolak melakukan pertemuan di dalam ruangan dan memilih tetap bertahan di halaman depan gedung DPRP Papua Selatan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRP Papua Selatan, Paskalis Letsoin menegaskan sikap fraksinya yang menolak masuknya perusahaan peternakan di Pulau Kimaam.
“Selaku Ketua Fraksi, kami menolak perusahaan itu masuk di Pulau Kimaam,” tegasnya.
Ia juga menyatakan optimistis fraksi-fraksi lain di DPRP Papua Selatan memiliki sikap yang sama terhadap rencana investasi tersebut.
Aksi penolakan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut wilayah adat, ruang hidup masyarakat lokal, serta dampak sosial dan lingkungan yang dinilai dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Pulau Kimaam.
