Warga Korowai Kian Terhimpit, KKB Yahukimo Nyatakan Wilayah Mereka “Medan Perang”

Kami ada di negeri kami kami tidak kemana-mana dan kami akan terus melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengusik kehidupan dan kebebasan bangsa Papua

Pimpinan KKB Yahukimo yang melakukan penembakan di korowai (Foto: Ilustrasi)

Korowai, Papua Selatan, kembali berada dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah insiden penembakan pesawat perintis yang menewaskan pilot dan kopilot, kelompok bersenjata yang menamakan diri Batalyon Kanibal KKB Wilayah Yahukimo menyatakan kawasan tersebut sebagai medan perang melawan pemerintah Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pimpinan KKB Wilayah Yahukimo, Elkius Kobak, dalam video yang beredar di akun media sosial pendukung kelompok tersebut pada Rabu (11/2).

Dalam video itu, ia mengklaim bertanggung jawab atas insiden penembakan pesawat perintis milik Smart Air dengan registrasi PK-SNR di Bandara Korowai, Kabupaten Boven Digoel.

“Saya yang memerintahkan kepada anggota saya untuk melakukan penembakan pesawat dan pembunuhan Pilot di wilayah Korowai karena pesawat tersebut telah mengangkut militer Indonesia masuk medan perang kami,” ujarnya dalam rekaman tersebut.

Ia juga menyampaikan pesan kepada aparat keamanan Indonesia agar tidak melakukan tindakan terhadap warga sipil di Korowai apabila melakukan pembalasan.

“Kami ada di negeri kami kami tidak kemana-mana dan kami akan terus melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengusik kehidupan dan kebebasan bangsa Papua,” tambahnya.

Pernyataan ini mempertegas eskalasi konflik di wilayah selatan Papua yang selama ini relatif lebih tenang dibanding sejumlah daerah lain. Bagi masyarakat Korowai, situasi ini bukan sekadar pernyataan politik, tetapi ancaman nyata terhadap keamanan, akses transportasi udara, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan yang sangat bergantung pada penerbangan perintis.

Penetapan sepihak kawasan sipil sebagai “medan perang” menempatkan warga di posisi paling rentan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar terancam terganggu jika situasi keamanan tidak segera terkendali.

Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan belum memberikan keterangan resmi terkait video klaim tanggung jawab tersebut. (*)

AGENDA
LINK TERKAIT