Info Papua Selatan
"Membangun melalui informasi"
Ke depan perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional,
Gubernur menghadiri acara wisudah (foto: Humas)
Merauke – Lulusan perguruan tinggi di Papua Selatan diharapkan tidak hanya mengantongi gelar akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat menghadiri Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yamra Merauke di MBS Hotel Merauke, Selasa (16/6/2026).
Menurut Apolo, tantangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut perguruan tinggi terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompeten.
“Ke depan perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Apolo menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur tiga jalur utama pendidikan tinggi di Indonesia, yakni pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
Pendidikan akademik mencakup program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kajian akademik. Namun, perkembangan dunia kerja saat ini menuntut lulusan memiliki kompetensi profesional yang dibuktikan melalui pendidikan profesi dan sertifikasi tertentu.
Sebagai contoh, lulusan teknik sipil maupun arsitektur masih perlu menempuh pendidikan profesi sebelum dapat menjalankan praktik profesional secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar.
Menurutnya, pendidikan tinggi harus menerapkan prinsip open access, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa terhalang letak geografis.
“Negara harus hadir memberikan layanan pendidikan hingga ke wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, daerah pegunungan, lembah, maupun kawasan pedalaman,” katanya.
Selain keterbukaan akses, Apolo menekankan prinsip open place, yaitu layanan pendidikan yang dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa harus selalu hadir di kampus utama.
Ia juga mendorong penerapan open method melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari tatap muka, modul pembelajaran, pembelajaran jarak jauh, hingga pemanfaatan teknologi digital dan inovasi pendidikan lainnya.
Apolo menilai, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi swasta, yayasan pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen bangsa menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
“Dengan demikian, pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di masa mendatang,” tutupnya.
