Semua Berita

news
Informasi Pemerintahan 20 Agustus 2025

Gubernur Apolo dan KPK Tegaskan Tata Kelola Dana Otsus Harus Transparan, Akuntabel, dan Tepat Sasaran

Sudah lebih dari 20 tahun, hampir Rp200 triliun dana Otsus, DBH, dan DTI masuk ke Papua, tapi angka kemiskinan masih dua sampai tiga kali lipat di atas rata-rata nasional. Ini artinya ada yang keliru. Perbaikan tata kelola bukan pilihan, tapi keharusan

news
Olahraga dan Prestasi 20 Juli 2025

IMI Papua Selatan Tunjukkan Kelas: Panitia Tangguh, Sponsor Loyal, dan Pimpinan Apresiatif

Dukungan yang diberikan menjadi bukti nyata bahwa balap motor di Papua Selatan memiliki masa depan cerah dan potensi besar untuk terus berkembang

news
Informasi Pemerintahan 19 Juni 2025

Ketua MRP Papua Selatan: Pemerintah Harus Buka Kuota Sisa CPNS untuk OAP

Kalau ini tidak dilakukan, akan jadi bola liar yang tidak perlu. Pemerintah provinsi harus segera bersurat ke MenPAN-RB untuk membuka kuota ini,” tegasnya.

news
Informasi Pemerintahan 12 Juni 2025

MRP Papua Selatan Pilih Dua Wakil Ketua Baru: Antoneta Metemko dan Nikolaus Mahuze Terpilih

Proses ini penting agar MRP bisa berjalan efektif. Berdasarkan TATIB MRP Nomor 1 Tahun 2024, kami sepakat untuk segera memilih dua wakil ketua. Hari ini kami laksanakan pemilihan dan puji Tuhan berjalan baik

news
Informasi Pemerintahan 04 Juni 2025

MRP Papua Selatan Minta Kursi Sekda Diberikan ke Anak Asli Animha: “Kami Sudah Siap, Jangan Datang Ambil Lagi”

Kami orang Papua Selatan ini tidak pernah ambil wilayah adat orang lain. Maka seleksi ini harus berikan kesempatan bagi anak-anak dari tanah ini sendiri,

news
Olahraga dan Prestasi 27 Mei 2025

Golden Cup II 2025 Resmi Bergulir di Merauke, 29 Tim Siap Bersaing di Ajang Bergengsi Futsal Nasional

Tak hanya tim lokal, ajang ini juga diikuti oleh peserta dari luar Papua Selatan seperti Papua Barat, Jayapura, dan bahkan menghadirkan pemain profesional dari Makassar yang direncanakan akan tampil jika timnya lolos ke babak final.

news

MRP Papua Selatan Dorong Revisi PP 54 Tahun 2004 dan PP 64 Tahun 2008 untuk Sesuaikan Kewenangan dengan Otonomi Khusus

Hasil konsultasi kami dengan Kementerian Dalam Negeri, Dir Subdir Otsus, serta asosiasi MRP Setanah Papua menyimpulkan bahwa PP 54 dan PP 64 sudah tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, kami mendorong revisi secara menyeluruh,” ungkapnya.

LINK TERKAIT