Semua Informasi Pemerintahan

Kalau sistem ini berjalan baik, ke depan kita tidak perlu debat siapa orang asli Papua dan siapa bukan

Kalau datanya benar, analisisnya benar, dan informasinya akurat, maka kebijakannya juga akan benar.

Tugas kami adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pengawasan

Terkait hak-hak masyarakat adat sudah pasti kami MRP ada pada posisi itu, karena kami representasi masyarakat adat yang ada pada pemerintah dan kami diatur melalui mekanisme pemerintahan

Pembentukan komite ini menandai langkah strategis pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam pelaksanaan kebijakan Otsus Papua

Kami sudah buat berdasarkan pandangan kami dan nanti akan kami undang semua pihak untuk dilakukan uji publik karena saat ini belum final, untuk diberikan pembobotan terkait Perdasus OAP.