Semua Berita

news
Informasi Pemerintahan 29 Agustus 2025

Nugroho Asrianto: Papua Selatan Butuh 70 Gbps, Jangan Hanya Hitung Bisnis!

“Ini tentang NKRI, kita perlu subsidi untuk wilayah terluar,”

news
Politik dan Hukum 27 Agustus 2025

Langgar Kode Etik, Personel Polres Mappi Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Saya menegaskan tidak boleh ada lagi upacara PTDH di waktu mendatang

news
Informasi Pemerintahan 27 Agustus 2025

Kominfo ‘Colek’ TikTok dan Meta, Soroti Konten Palsu Demo DPR

Harusnya dengan sistem mereka, sudah bisa terlihat mana konten AI, mana yang palsu. Seharusnya bisa langsung ditindak,

news
Politik dan Hukum 27 Agustus 2025

Mobil Seret Motor Hingga Libra, Satlantas Polres Merauke Amankan Pengemudi Diduga Mabuk

Motor terseret sampai dengan sekitaran Libra dan pengendara motor sendiri terpental di TKP

news
Ekonomi dan UMKM 27 Agustus 2025

Mama-Mama Papua di Merauke Bentuk Organisasi IPPM 2P, Perjuangkan Hak Ekonomi dan Pasar Tradisional

Selama ini modal usaha dari pemerintah sering diberikan tanpa pendampingan yang jelas.

news
Informasi Pemerintahan 20 Agustus 2025

Apolo: Otsus Seperti Ular, Kepalanya Dilepas tapi Ekornya Masih Dipegang

“Perdasus yang kita buat bersama DPRP dan MRP selalu kalah oleh peraturan pemerintah dari UU sektoral, karena hirarkinya lebih tinggi. Selain itu, hampir 80 persen pasal Otsus delegatif, akhirnya kembali lagi ke UU sektoral. Ibarat ular, kepalanya dilepas tapi ekornya masih dipegang,” jelas Apolo.

news
Informasi Pemerintahan 20 Agustus 2025

KPK Ingatkan Papua Selatan: 2.000 Alat Berat Bisa Jadi Sumber PAD

Coba kita tanya, apakah potensi pajak alat berat ini sudah ditagih untuk jadi pemasukan daerah? Jangan sampai PAD kita kecil, dana Otsus besar tapi tidak bisa digunakan fleksibel, sementara peluang pemasukan yang nyata tidak dioptimalkan

news
Informasi Pemerintahan 20 Agustus 2025

RPJMD Pertama Papua Selatan Jadi Penentu Arah Pembangunan 5 Tahun ke Depan

RPJMD ini bukan sekadar formalitas. Nasib Papua Selatan lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengkaji, menilai, dan menetapkan dokumen ini menjadi peraturan daerah

LINK TERKAIT