Semua Informasi Pemerintahan

Merauke — Akses publik sepanjang jalur Wanam–Nguti terancam tersendat menyusul penolakan pembangunan jalan di wilayah adat Kampung Salamepe dan Nakias, Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan akan turun langsung untuk memediasi konflik tersebut agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat

Merauke — Upaya perlindungan bagi tenaga kerja di Papua Selatan diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk kerja sama selama tiga tahun ke depan. Langkah ini memberi harapan pada peningkatan jaminan keselamatan pekerja sekaligus penyiapan SDM lokal yang lebih kompeten menghadapi industri baru.

Kalau kita naikkan setinggi-tingginya, pengusaha pasti kolaps juga, konsekwensinya pasti akan mengurangi pegawai

Merauke — Kesempatan melanjutkan studi ke jenjang doktoral kini terbuka lebar bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua Selatan melalui Program Doktoral (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Hal tersebut disosialisasikan dalam kegiatan sehari di Hotel Panda Merauke, Kamis (20/11/2025).

Merauke, Kamis (20/11/2025) — Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Selatan kembali menjadi sorotan publik setelah Dewan Pengupahan menggelar rapat lanjutan untuk menetapkan standar upah pekerja tahun 2026. Pemerintah mengingatkan bahwa keputusan UMP tidak boleh membebani perusahaan hingga memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Merauke — Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan hasil riset para peneliti sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan. Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Alberth A. Rapami, saat membuka FGD ke-II kajian pemetaan wilayah berbasis etnografi yang digelar Bapperida Papua Selatan di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Kamis (20/11/2025).